TASIKMALAYA | Priangan.com – Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Tasikmalaya tengah menghadapi sejumlah tantangan serius, mulai dari rendahnya tingkat keaktifan peserta hingga beban anggaran yang besar bagi pemerintah daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sapuloh, mengungkapkan bahwa saat ini diperlukan upaya terpadu dari berbagai pihak untuk memastikan keberlangsungan dan ketepatan sasaran program tersebut.
Menurut Asep, skema pembiayaan PBI saat ini mengacu pada peraturan Gubernur Jawa Barat, di mana 60% biaya ditanggung oleh pemerintah kabupaten dan 40% sisanya oleh pemerintah provinsi. Namun, sejak diberlakukannya Universal Health Coverage (UHC), jumlah peserta PBI meningkat secara signifikan.
“Saat ini sekitar 500 ribu jiwa sudah masuk ke dalam skema PBI. Tapi dari angka itu, hanya 57% yang status kepesertaannya aktif. Sisanya, sekitar 43%, sedang kita dorong untuk aktif kembali,” ungkap Asep kepada Priangan.com, Selasa (8/7/2025).
Asep menyebut bahwa proses reaktivasi peserta PBI nonaktif sedang dilakukan melalui koordinasi intensif dengan pihak BPJS Kesehatan. Salah satu kendala terbesar berasal dari kebijakan pendataan tunggal nasional melalui Pusat Data Terpadu Sosial Nasional (PDTSN), yang menyebabkan koreksi besar-besaran terhadap data penerima.
“Dari data sebelumnya, ada sekitar 134 ribu peserta yang statusnya di-nonaktifkan. Penyebabnya beragam, mulai dari masalah administrasi hingga hasil sensus yang menunjukkan mereka sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan,” jelasnya.
DPRD pun mendorong agar dilakukan sosialisasi masif kepada masyarakat melalui perangkat desa dan tenaga kesehatan. Menurut Asep, masyarakat yang merasa tidak lagi mendapatkan manfaat PBI padahal masih layak, dapat mengajukan reaktivasi melalui Dinas Sosial atau langsung ke kantor BPJS.
“Kami akan bantu masyarakat untuk reaktivasi melalui link yang sudah disediakan Dinsos. Desa dan puskesmas juga harus aktif memberikan pemahaman. Ini penting karena kesehatan adalah kebutuhan dasar, jangan sampai masyarakat yang seharusnya terlindungi malah terputus aksesnya,” katanya.
Namun, persoalan besar lainnya ada di sisi anggaran. Dengan jumlah peserta mencapai 500 ribu orang, beban biaya iuran PBI yang harus ditanggung pemerintah kabupaten mencapai sekitar Rp17 miliar per bulan, atau setara dengan Rp210 miliar per tahun.
“Angka itu sangat berat jika dibebankan sepenuhnya ke APBD. Bisa-bisa dana sebesar itu habis hanya untuk membayar iuran PBI, tanpa menyentuh sektor penting lainnya,” tegas Asep.
Untuk itu, ia menyarankan agar ke depan perlu ada strategi pembiayaan yang lebih berkelanjutan. Salah satunya dengan mengoptimalkan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi, serta mendorong partisipasi swasta.
“Kita harus sharing pembiayaan, tidak bisa ditanggung sendiri. Selain itu, perlu juga mendorong masyarakat yang sudah mampu agar beralih menjadi peserta mandiri. Kita bisa juga ajak BUMN, BUMD, atau perusahaan-perusahaan swasta berkontribusi lewat program CSR untuk membantu pembiayaan PBI ini,” sarannya.
Asep pun mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya, termasuk tenaga medis, aparat desa, dan instansi teknis lainnya.
“Terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja keras, mulai dari BPJS, Dinas Sosial, hingga para petugas di lapangan. Kita butuh kerja kolektif untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak atas layanan kesehatan,” ucapnya.
Ke depan, DPRD Kabupaten Tasikmalaya berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan sektor kesehatan, terutama terkait perlindungan masyarakat melalui skema JKN-PBI.
Asep menekankan bahwa hak atas kesehatan harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. (yna)
